Banjir Mengintai: Puluhan Sungai di Jombang Butuh Normalisasi, Pemerintah Prioritaskan Wilayah Rawan Bencana
Ancaman banjir terus menghantui Kabupaten Jombang, Jawa Timur, seiring dengan belum tuntasnya proses normalisasi puluhan sungai dan saluran irigasi yang tersebar di berbagai wilayah. Di tengah meningkatnya permintaan dari desa-desa, keterbatasan sumber daya membuat pemerintah daerah terpaksa memilih prioritas penanganan berdasarkan tingkat risiko dan dampak sosial-ekonomi.
Sepanjang tahun 2025 lalu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Jombang menerima total 93 usulan normalisasi dari pemerintah desa. Namun, hanya sekitar 60 lokasi yang berhasil ditangani. Sisanya—lebih dari 30 titik—masih menunggu giliran karena kendala teknis dan operasional di lapangan.
“Usulan dari desa sangat banyak. Tahun 2025 ada 93 permintaan normalisasi sungai dan saluran, tapi yang bisa kami tangani baru sekitar 60 lokasi,” ungkap Kepala Dinas PUPR Jombang, Bayu Pancoroadi, melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA), Sultoni, saat ditemui pada Rabu (8/1/2026).
Permintaan Normalisasi Terus Meningkat Tiap Tahun
Menurut Sultoni, permintaan normalisasi cenderung meningkat setiap tahun, sejalan dengan cepatnya proses pendangkalan dan penyumbatan saluran air akibat berbagai faktor alam maupun aktivitas manusia. Setiap musim hujan tiba, material seperti bambu, enceng gondok, kangkung liar, hingga sedimentasi lumpur kembali menumpuk dan menghambat aliran air.
“Setiap musim hujan pasti muncul sumbatan baru. Ada bambu, enceng gondok, kangkung, juga sedimentasi. Jadi kebutuhan normalisasi terus bertambah,” jelasnya.
Fenomena ini tidak hanya mengganggu sistem drainase perkotaan, tetapi juga berpotensi memicu banjir lokal yang merugikan masyarakat, terutama petani yang mengandalkan saluran irigasi untuk pengairan sawah.
Fokus pada Wilayah Rawan Banjir dan Permukiman Padat
Dari puluhan usulan yang belum tertangani, mayoritas berada di kawasan rawan banjir. Oleh karena itu, Dinas PUPR Jombang menerapkan skema prioritas dalam pelaksanaan normalisasi. Lokasi yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap permukiman warga dan lahan pertanian produktif menjadi fokus utama.
“Kami utamakan lokasi yang rawan banjir dan berdampak langsung ke permukiman warga serta lahan pertanian. Itu yang kami dahulukan,” tegas Sultoni.
Langkah ini diambil sebagai bentuk mitigasi bencana guna meminimalkan kerugian sosial dan ekonomi akibat genangan air yang tak kunjung surut. Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan aparat desa untuk memetakan titik-titik kritis yang perlu penanganan segera.
Awal 2026: Normalisasi Dimulai di Sejumlah Titik Strategis
Memasuki awal tahun 2026, Dinas PUPR Jombang telah menargetkan normalisasi di sekitar 50 sungai dan saluran irigasi. Beberapa pekerjaan bahkan sudah dimulai sejak awal Januari.
Salah satunya adalah normalisasi saluran sekunder Menganto di Desa Tugusumberejo, Kecamatan Peterongan. Saluran ini merupakan jalur vital bagi pengairan sawah di wilayah tersebut. Selain itu, tim teknis juga telah melakukan pembersihan sumbatan di Kali Marmoyo, yang selama ini kerap menjadi biang keladi banjir di kawasan sekitarnya.
“Untuk awal 2026 ini kami sudah mulai. Normalisasi di saluran Menganto kami lanjutkan, termasuk pembersihan sumbatan di Kali Marmoyo,” ujar Sultoni.
Tak hanya itu, upaya mitigasi banjir juga mencakup perbaikan tanggul jebol di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak. Kerusakan pada tanggul tersebut dinilai sangat krusial karena berpotensi menyebabkan luapan air dalam skala luas jika tidak segera diperbaiki.
“Perbaikan tanggul di Sumberagung sudah mulai kami kerjakan. Kalau tanggul jebol, dampaknya bisa meluas,” tambahnya.
Sungai Catakbanteng Jadi Sasaran Berikutnya
Pekan depan, giliran Sungai Catakbanteng di Desa Betek, Kecamatan Mojoagung, yang akan menjadi fokus pembersihan. Titik ini dikenal sebagai langganan banjir setiap kali debit air meningkat. Penyebab utamanya adalah penumpukan material seperti bambu dan sampah plastik di sekitar jembatan, yang menghambat aliran air.
“Di sekitar jembatan Catakbanteng sering terjadi penumpukan bambu dan sampah. Itu yang akan kami bersihkan,” imbuh Sultoni.
Siaga Penuh Hadapi Puncak Musim Hujan
Selain normalisasi fisik, Dinas PUPR Jombang juga telah menyiagakan personel pengendali banjir, termasuk operator pintu air. Langkah ini merupakan bagian dari strategi antisipasi menghadapi puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga Februari 2026.
“Personel tetap kami siagakan, terutama untuk pengoperasian pintu air pengendali banjir,” tegasnya.
Keberadaan operator pintu air sangat penting untuk mengatur distribusi air, terutama saat terjadi hujan deras secara bersamaan di hulu dan hilir. Dengan manajemen air yang baik, potensi banjir dapat dikurangi meski curah hujan tinggi.
Kolaborasi Multipihak Jadi Kunci Sukses Mitigasi Banjir
Pemerintah Kabupaten Jombang menyadari bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sendiri. Oleh karena itu, kolaborasi dengan pemerintah desa, komunitas lingkungan, hingga masyarakat umum terus diperkuat. Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan tidak membuang sampah sembarangan juga menjadi bagian dari kampanye jangka panjang.
Di sisi lain, Dinas PUPR juga mendorong peningkatan anggaran infrastruktur air melalui APBD maupun dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Harapannya, jumlah lokasi normalisasi yang bisa ditangani setiap tahun akan terus meningkat, sehingga ancaman banjir bisa diminimalkan secara bertahap.
Menjaga Keseimbangan Ekosistem Sungai untuk Masa Depan
Normalisasi bukan sekadar membersihkan sungai, tetapi juga bagian dari upaya melestarikan fungsi ekologis sungai sebagai penyangga kehidupan. Dengan sungai yang lancar mengalir, ekosistem perairan tetap sehat, pertanian tetap produktif, dan permukiman warga terlindungi dari ancaman bencana.
Masyarakat pun diajak untuk turut serta dalam menjaga keberlanjutan ini—mulai dari tidak membuang sampah ke sungai, merawat vegetasi tepi sungai, hingga melaporkan segera jika menemukan potensi penyumbatan.
