Viral! Puluhan Ton Bantuan Kemanusiaan Menumpuk di Gudang BPBD dan Dinsos Bireuen, Warga Korban Bencana Terabaikan
Gudang-Instagram-
Viral! Puluhan Ton Bantuan Kemanusiaan Menumpuk di Gudang BPBD dan Dinsos Bireuen, Warga Korban Bencana Terabaikan
Aksi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen pada Senin, 12 Januari 2026, mengungkap fakta mengejutkan: puluhan ton bantuan logistik untuk korban bencana ditemukan menumpuk di gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat. Temuan ini memicu kemarahan publik dan sorotan tajam terhadap kinerja instansi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial.
Sidak Mengungkap Realitas Pahit
Tim DPRK Bireuen melakukan peninjauan langsung ke gudang penyimpanan logistik milik BPBD dan Dinsos menyusul laporan dari masyarakat yang mencurigai adanya penimbunan bantuan. Fakta di lapangan justru lebih parah dari dugaan awal. Berdasarkan rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram @acehinfoid pada hari yang sama, tampak ratusan karung berisi beras, mie instan, minyak goreng, pakaian layak pakai, selimut, serta kebutuhan pokok lainnya berserakan di lantai gudang—belum tersentuh distribusi.
Muhammad Arif, anggota DPRK Bireuen dari Fraksi PKB yang turut dalam sidak tersebut, mengonfirmasi bahwa temuan di lapangan sesuai dengan aduan warga. “Apa yang dilaporkan masyarakat ternyata benar. Bantuan yang seharusnya diterima oleh korban justru menumpuk dan terkesan sengaja ditimbun di gudang,” ujar Arif saat diwawancarai pada Selasa, 13 Januari 2026.
Potensi Kadaluarsa dan Kelalaian Administratif
Menurut perkiraan awal, total bantuan yang tertahan mencapai puluhan ton—jumlah yang sangat signifikan mengingat kondisi darurat yang sedang dialami para korban bencana di wilayah Bireuen. Banyak dari barang-barang tersebut memiliki masa kedaluwarsa yang terbatas, terutama bahan pangan seperti mie instan dan minyak goreng. Jika tidak segera didistribusikan, bukan hanya sia-sia, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan penerimanya.
Arif menegaskan urgensi penyaluran segera. “Kami mengimbau agar bantuan ini segera disalurkan. Jangan sampai bantuan tersebut kadaluarsa baru dibagikan, sementara masyarakat korban bencana masih kekurangan,” tegasnya dengan nada prihatin.
Desakan Transparansi dan Akuntabilitas
Selain mendesak distribusi cepat, DPRK Bireuen juga meminta BPBD dan Dinsos memberikan penjelasan resmi dan transparan terkait alasan penundaan penyaluran bantuan. Apakah ini murni kelalaian administratif, keterbatasan logistik distribusi, atau ada unsur kesengajaan?
“Masyarakat berhak tahu mengapa bantuan yang seharusnya menjadi penopang hidup mereka justru dikunci di gudang. Ini bukan soal efisiensi, tapi soal moral dan tanggung jawab sosial,” tambah Arif.
Hingga Rabu, 14 Januari 2026 malam, baik BPBD maupun Dinsos Bireuen belum memberikan pernyataan resmi kepada media. Ketidakhadiran respons resmi dari pihak terkait semakin memperkeruh suasana dan memperkuat narasi ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi lokal.
Reaksi Warganet Membara
Temuan ini langsung menjadi viral di media sosial. Netizen Aceh dan warga Indonesia secara umum menyuarakan kekecewaan dan kemarahan melalui unggahan dan komentar di berbagai platform digital.
“Pak Gubernur tolong pecat saja kepala Dinsos dan BPBD-nya. Ini udah ga bener!” tulis salah satu pengguna Twitter asal Aceh.
“Naahh kan. Dari awal emang udah ga percaya ama BPBD,” timpal netizen lain di kolom komentar Instagram @acehinfoid.
Beberapa warganet bahkan membandingkan kondisi ini dengan bencana-bencana sebelumnya di Aceh, di mana solidaritas nasional begitu kuat, namun implementasi di lapangan kerap kali terhambat oleh birokrasi yang lamban atau tidak transparan.
