Gaji Pensiunan Mantan Menteri di Indonesia: Berapa yang Diterima Sri Mulyani dan Apa Aturan Hukumnya?
Cara Cepat Jadi Kaya dengan Aplikasi Penghasil Uang: Dapatkan 100 Ribu Perhari Tanpa Ribet!-pexel-
Mengapa Aturan Pensiun Ini Perlu Dievaluasi?
Publik kerap mempertanyakan keadilan dan transparansi sistem pensiun mantan menteri, terutama ketika dibandingkan dengan nasib pensiunan PNS biasa yang sering kali hanya menerima uang pensiun di bawah UMR. Di sisi lain, mantan pejabat negara—banyak di antaranya kini menempati posisi bergengsi di sektor swasta atau lembaga internasional—tetap menerima tunjangan bulanan dari negara.
Belum lagi fakta bahwa regulasi pensiun ini masih menggunakan PP yang dikeluarkan pada masa Orde Baru. Banyak pakar kebijakan publik menyerukan revisi mendesak terhadap PP Nomor 50 Tahun 1980 agar lebih selaras dengan prinsip akuntabilitas, keadilan sosial, dan semangat reformasi birokrasi.
Baca juga: 5 HP Murah Tahan Banting Mulai Rp1 Jutaan, Solusi Andal untuk Pekerja Lapangan di Tahun 2026
Penutup: Hak yang Sah, Tapi Perlu Transparansi Lebih
Gaji pensiunan mantan menteri memang merupakan hak yang sah secara hukum. Namun, di tengah tuntutan reformasi dan kesenjangan sosial yang masih tinggi, penting bagi pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai komponen, besaran, dan justifikasi di balik setiap rupiah yang dikeluarkan untuk mantan pejabat.
Bagi masyarakat, memahami mekanisme ini bukan hanya soal rasa ingin tahu—tapi juga bagian dari partisipasi warga negara dalam mengawal penggunaan anggaran negara secara adil dan bertanggung jawab.
